Kerumunan massa akibat kegiatan yang menghadirkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) mendapat sorotan Muhammadiyah.
 |
| Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti . Foto: Twitter |
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta semua pihak mematuhi prokes Covid-19 dalam semua kegiatan. Baik pendidikan, perkantoran, keagamaan, dan kegiatan lain yang mengumpulkan massa.
Menurutnya, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Aparatur pemerintah, khususnya satgas Covid-19, harus berani menegur dan menertibkan semua acara yang tidak mematuhi prokes.
"Termasuk acara Habib Rizieq Shihab," kata Mu'ti dalam keterangannya kepada Times ID, Jumat (13/10).
Apalagi, sebagai pemimpin umat, nilai Mu'ti, sudah semestinya Rizieq menjadi teladan. Agar di setiap kegiatan mematuhi protokol Covid-19.
"Aak anggota FPI dan massa untuk menjadi warga yang baik," imbaunya.
Sebelumnya, ketika penjemputan Rizieq Shihab sepulang dari Arab Saudi, massa membludak di Bandara Soekarno Hatta dan kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat.
Tokoh sentral Persaudaran Alumni 212 (PA 212) itu juga dikabarkan bakal menggelar reuni Alumni 212 di Monas, 2 Desember mendatang. Izin penggunaan kawasan sudah dilayangkan sejak 3 bulan yang lalu. Tinggal menunggu "tanda tangan" Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.s
Menurutnya, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Aparatur pemerintah, khususnya satgas Covid-19, harus berani menegur dan menertibkan semua acara yang tidak mematuhi prokes.
"Termasuk acara Habib Rizieq Shihab," kata Mu'ti dalam keterangannya kepada Times ID, Jumat (13/10).
Apalagi, sebagai pemimpin umat, nilai Mu'ti, sudah semestinya Rizieq menjadi teladan. Agar di setiap kegiatan mematuhi protokol Covid-19.
"Aak anggota FPI dan massa untuk menjadi warga yang baik," imbaunya.
Sebelumnya, ketika penjemputan Rizieq Shihab sepulang dari Arab Saudi, massa membludak di Bandara Soekarno Hatta dan kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat.
Tokoh sentral Persaudaran Alumni 212 (PA 212) itu juga dikabarkan bakal menggelar reuni Alumni 212 di Monas, 2 Desember mendatang. Izin penggunaan kawasan sudah dilayangkan sejak 3 bulan yang lalu. Tinggal menunggu "tanda tangan" Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.s