Diberdayakan oleh Blogger.

Mobile Menu

Terbaru

logoblog

Reshuffle Isunya Pekan Depan, Apa Respons Partai & Relawan?

26 Okt 2020

Isu reshuffle kembali bergulir, setelah setahun Jokowi-Ma'ruf menjabat. Relawan dan partai pendukung ikut menyuarakannya. Karena kinerja kabinet dinilai kurang greget.


  • Kabinet Indonesia Maju. Foto: Twitter

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengamini seruan itu. Apalagi Presiden Jokowi sudah beberapa lagi memarahi para menteri yang kinerjanya memble. Meskipun, selaku pendukung PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi.

"Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya harus diperbaiki. Tapi (reshuffle) kita serahkan sepenuhnya kepada presiden Jokowi," kata Andreas Ahad (25/10) malam.


Ia berharap, siapapun yang terpilih masuk ke kabinet, bisa bekerja sesuai standar yang diinginkan Presiden. Meskipun di tengah pandemi Covid-19.


Akan tetapi, ketika dikonfirmasi apakah PDIP selaku partai pengusung utama sudah diajak bicara mengenai perombakan kabinet, Andreas tidak menjawab secara gamblang. "Kalau presiden mau bicara, ya bicara. Kalau gak ya bagaimana," tandasnya.


Pendukung Jokowi-Ma'ruf lainnya, Partai Bulan Bintang (PBB) juga satu frekuensi dengan PDIP. Sekjen PBB Ferry Noor mengakui adanya pembicaraan di internal partai soal kocok ulang kabinet. 


Pasalnya, partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu menyayangkan belum terlihatnya kinerja maksimal kabinet Jokowi di periode kedua. Ia berharap menteri-menteri yang sibuk mengurus kepentingan pribadi dan kelompok agar segera dicopot. Agar tidak menjadi beban, di tengah beratnya tantangan pandemi Covid-19 yang harus diselesaikan oleh pemerintah saat ini.


"Presiden, kita melihat kerja sendiri. Dan betul-betul menghadapi semua persoalan sendiri," ujarnya dalam obrolan tadi malam.


Kendati demikian, Ferry mengaku belum mendapat informasi pasti terkait kapan dan siapa-siapa saja menteri yang akan dicopot dari Kabinet Indonesia Maju. "PBB belum mendapat informasi yang jelas. Semua kita serahkan ke Presiden. Banyak kader terbaik PBB yang siap membantu di pemerintahan, jika Presiden minta," tambahnya.


Para relawan juga tidak tinggal diam. Projo misalnya. Mereka menilai kinerja menteri Jokowi di periode ini kurang greget. Khususnya dalam menangani dampak pandemi. Termasuk soal buruknya komunikasi publik para pembantunya, yang sudah berulangkali disinggung Presiden Jokowi.


Sedangkan Relawan Jokowi Mania (JoMan) ikut membenarkan ada sejumlah menteri yang layak dicopot pasca-heboh Omnibus Law Cipta Kerja. Namun belum menyebut nama. Mereka menilai, menteri Jokowi saat ini kurang kerja keras dan takut kena Covid-19. 


Sedangkan Seknas Jokowi langsung menunjuk hidung. Meskipun tidak banyak. Karena mayoritas menteri, jelas Teddy Mulyadi, Wakil Ketua Seknas Jokowi Jabodetabek, kinerjanya sudah cukup baik.


"Hanya beberapa saja yang kurang maksimal mengeksekusi kebijakan-kebijakan Presiden," katanya tadi malam.


Ia menyebutkan 2 kriteria menteri yang layak dicopot tersebut. Pertama, menteri yang sudah rapuh karena pandemi, dan menteri yang kontroversi. "Seperti Menteri Pariwisata, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kesehatan , Menteri Perhubungan, Menteri PPA dan Jaksa Agung," sebut Teddy.


Namun, ia tak sepakat jika Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang dicopot, sebagaimana disuarakan sejumlah pihak. Menteri kinclong lain, sebutnya adalah Menteri Keuangan, Menteri PUPR dan Menteri Sosial. Selain itu, ada 2 Wakil Menteri yang berkinerja baik patut dipertahankan. Yakni Wakil Menter BUMN dan Wamendes PDTT. "Kami justru menilai mereka yang paling bisa menjawab tantangan kinerja di tengah Pandemi Covid-19," tandasnya.


Berbeda dengan Partai Beringin. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurul Arifin mempertanyakan seruan-seruan reshuffle dari relawan dan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang marak belakangan ini.


"Jika tidak ada masalah kenapa harus ada reshuffle? Dan perkara resuffle itu hak prerogatif Presiden. Tidak perlu setiap tahun dijadikan isu tradisi reshuffle tersebut," kata salah satu elit partai pendukung Jokowi kepada itu tadi malam.


Pengamat politik Hendri Satrio mencatat sudah 4 kali Presiden Jokowi menegur menteri-menterinya di muka publik. "Itu merupakan salah satu tanda2 reshuffle," kata Hensat, sapaan akrab founder lembaga survei KedaiKopi dalam perbincangan kemarin.


Meskipun, akunya jika Presiden hendak melakukan reshuffle tidak perlu tanda-tanda. Menurut Hensat, ada 2 kriteria menteri layak reshuffle. Pertama, kinerjanya tak bagus. Kedua, Presiden tak lagi nyaman. "Kalau relawan bersuara, PDIP bersuara. Mungkin reshuffle itu sudah dekat," pungkasnya. 


Di Twitter, isu reshuffle memang lumayan panas dibicarakan. Sejumlah nama menteri yang layak diganti dicatut dalam cuitan. Bahkan akun @Spionase025 mengaku dapat bocoran. "Infonya, minggu depan Jokowi lakukan reshuffle menteri. Dan rakyat berharap, menteri yang gak becus kerja dipecat," cuitnya. "Saya rasa sudah saatnya Pak @jokowi mempertimbangkan reshuffle kabinet," saran @s_fadjriyani. "Sebernya sudah akan reshuffle tapi gegara Covid tertunda, fokus pandemi dulu," timpal @Dimas_Wbw.


Namun, akun @DeathBatArmy2 menyentil pendukung yang meminta reshuffle. "Kalo emang bener kena reshuffle hebat betul relawan bisa mendikte presiden," kritiknya. "Cuma fans aja mau ngatur",masuk politik skalian bkin partai," cibir @LaxusRalenion. "Saya rasa berlebihan, mencampuri Hak, Presiden. Trus kl tdk digubris Presiden gimana?," tanya @Banjar19819883.