Kenapa PSBB Enggak Ngefek Turunin Kasus Covid-19?
Efek dari pelaksanaan PSBB bervariasi di setiap daerah. Ada yang efektif, ada yang tidak. Karena itu, Presiden Jokowi meminta agar kebijakan PSBB dievaluasi.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengevaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota. Termasuk kabupaten/kota yang tidak menerapkan PSBB tapi berhasil menurunkan jumlah kasus Covid-19.
"Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) Mengenai Evaluasi Pelaksanaan lewat video konferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5).
Merujuk pada data kasus baru sebelum dan sesudah dilakukannya PSBB, Jokowi menyebutkan efektifitas pelaksanaannya bervariasi di setiap daerah. Ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten, namun tidak drastis. Ada juga daerah yang penambahan kasusnya turun tetapi belum konsisten dan masih fluktuatif. Daerah lain bahkan ada tak terlihat efek dari penerapan PSBB. Jumlah kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB.
"Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi, ada apa, kenapa," tanya Presiden.
Jokowi melanjutkan, dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya 3 provinsi yang berstatus PSBB yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Barat, 7 provinsi lainnya masih non-PSBB. Ia meminta untuk membandingkan laju kasus di daerah PSBB dengan yang non-PSBB.
"Karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat, disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing," ujar Kepala Negara.
Manajemen pengendalian PSBB juga menjadi sorotan Jokowi. Ia berharap agar tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Jokowi mencontohkan Jabodetabek, sebuah kawasan besar yang saling terkait namun terdiri dari 3 provinsi. Pengaturan mobilitas sosial untuk daerah seperti ini harus dilakukan secara terpadu dan lebih baik.
Kepala Negara juga memaparkan data Gugus Tugas, bahwa 70 persen kasus positif itu ada di Pulau Jaw. Demikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82 persen juga ada di (Pulau) Jawa.
"Untuk itu, saya minta Gugus Tugas untuk memastikan pengendalian Covid-19 di 5 provinsi (di) Pulau Jawa ini betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam waktu 2 minggu ke depan ini, kesempatan kita mungkin sampai Lebaran itu harus betul-betul kita gunakan," perintah Jokowi.
Terakhir, soal rencana pelonggaran untuk PSBB, Jokowi meminta agar semuanya didasarkan pada data-data lapangan, agar keputusan yang diambil tepat. "Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," tutup Jokowi.
 |
| Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai Evaluasi Pelaksanaan lewat video konferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5). Foto: BPMI |
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengevaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota. Termasuk kabupaten/kota yang tidak menerapkan PSBB tapi berhasil menurunkan jumlah kasus Covid-19.
"Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) Mengenai Evaluasi Pelaksanaan lewat video konferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5).
Merujuk pada data kasus baru sebelum dan sesudah dilakukannya PSBB, Jokowi menyebutkan efektifitas pelaksanaannya bervariasi di setiap daerah. Ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten, namun tidak drastis. Ada juga daerah yang penambahan kasusnya turun tetapi belum konsisten dan masih fluktuatif. Daerah lain bahkan ada tak terlihat efek dari penerapan PSBB. Jumlah kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB.
"Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi, ada apa, kenapa," tanya Presiden.
Jokowi melanjutkan, dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak, hanya 3 provinsi yang berstatus PSBB yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Barat, 7 provinsi lainnya masih non-PSBB. Ia meminta untuk membandingkan laju kasus di daerah PSBB dengan yang non-PSBB.
"Karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat, disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing," ujar Kepala Negara.
Manajemen pengendalian PSBB juga menjadi sorotan Jokowi. Ia berharap agar tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Jokowi mencontohkan Jabodetabek, sebuah kawasan besar yang saling terkait namun terdiri dari 3 provinsi. Pengaturan mobilitas sosial untuk daerah seperti ini harus dilakukan secara terpadu dan lebih baik.
Kepala Negara juga memaparkan data Gugus Tugas, bahwa 70 persen kasus positif itu ada di Pulau Jaw. Demikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82 persen juga ada di (Pulau) Jawa.
"Untuk itu, saya minta Gugus Tugas untuk memastikan pengendalian Covid-19 di 5 provinsi (di) Pulau Jawa ini betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam waktu 2 minggu ke depan ini, kesempatan kita mungkin sampai Lebaran itu harus betul-betul kita gunakan," perintah Jokowi.
Terakhir, soal rencana pelonggaran untuk PSBB, Jokowi meminta agar semuanya didasarkan pada data-data lapangan, agar keputusan yang diambil tepat. "Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," tutup Jokowi.