PKB Abdya Dukung Penuh Langkah Bupati Copot 10 Pejabat

PKB Abdya dukung penuh langkah Bupati Safaruddin copot 10 pejabat eselon II demi pemerintahan lancar dan pelayanan publik optimal
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh Barat Daya (Abdya), Zulkarnaini, akhirnya angkat bicara soal langkah Bupati Dr. Safaruddin bersama Wakil Bupati Zaman Akli yang membebastugaskan 10 pejabat eselon II. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap keputusan itu.

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdya, Zulkarnaini. Foto: Ist

ABDYA - Menurut Zulkarnaini, langkah tersebut penting demi jalannya pemerintahan yang lebih baik. Apalagi, para pejabat yang dicopot sedang menjalani sidang etik kepegawaian.

"Kalau langkah itu sudah sesuai aturan dan UU ASN yang berlaku, kita sebagai partai yang ada di DPRK Abdya sangat mendukung dan mengapresiasi keputusan pemerintah," ujar Zulkarnaini, Minggu (29/6/2025).

Ia melihat keputusan Safaruddin-Zaman ini krusial agar pemerintahan tidak jalan di tempat. Pasalnya, hingga mendekati Juli, progres program APBK Abdya masih lesu.

“Kita sebagai partai yang punya wakil di legislatif tentu mendukung langkah ini. Kalau tidak diambil tindakan, pemerintah bisa stagnan terus,” katanya.

Zulkarnaini mengungkap, sebenarnya Bupati Safaruddin sudah memberi kesempatan para pejabat bekerja optimal sejak Maret. Namun sayangnya, hasil belum memuaskan dan tak selaras dengan visi ‘Arah Baru Abdya Maju’.

"Kalau seperti ini, pemerintah memang harus bersikap. Harus ada orang-orang yang bisa diajak kerja sama, khususnya di level eselon II untuk berlari cepat demi kemajuan Abdya," tegasnya.

Ia menambahkan, pejabat eselon II itu ibarat motor penggerak utama. Jika mereka lemah, pelayanan publik pun bisa terganggu.

"Kalau eselon II tidak berjalan, bagaimana bisa pemerintahan berjalan? Kalau tidak diganti, bisa berbahaya bagi keberlangsungan pemerintahan Safaruddin-Zaman Akli," tandasnya.

Zulkarnaini menegaskan, kata “berbahaya” bukan hanya soal jalannya roda pemerintahan, tapi juga pelayanan publik yang menyangkut infrastruktur hingga kebutuhan dasar masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi langkah tegas Safaruddin - Zaman Akli. Ini bukan soal menzalimi, saya yakin keputusan itu diambil dengan penuh pertimbangan demi kepentingan bersama," lanjutnya.

Soal pro-kontra yang muncul, ia menganggap itu wajar. Apalagi Pilkada baru saja selesai.

“Yang kalah terus ribut karena tak siap menerima kenyataan. Kalau tak siap berkompetisi, lebih baik tidur dan diam saja di rumah. Sekarang yang menang Safaruddin-Zaman Akli, ya harus bersikap. Toh pun, kalau pasangan lain yang menang mungkin juga akan mengambil sikap yang sama dan mungkin lebih parah lagi," celetuknya.

Ia pun mengingatkan pentingnya menempatkan orang yang tepat di posisi strategis seperti Bappeda, BPKD, dan Dinas Pendidikan.

“Pemimpin daerah harus tahu siapa yang cocok di pos mana. Contohnya di Bappeda, BPKD, dan Dinas Pendidikan harus diisi orang yang sesuai kompetensinya,” jelasnya.

Bagi Zulkarnaini, selain punya kemampuan teknis, pejabat juga mesti memiliki jaringan kuat hingga ke pusat demi memudahkan komunikasi dan lobi.

“Dinas Pendidikan, Keuangan, Bappeda, PUPR dan lainnya perlu orang yang punya kualitas, jaringan kuat, dan bisa bicara ke pusat. Itu yang dibutuhkan oleh Safaruddin-Zaman Akli,” tegasnya lagi.

Di akhir, Zulkarnaini optimistis Bupati Safaruddin akan menempatkan pejabat secara objektif, meski beda warna politik saat Pilkada.

"Kalau ada SDM yang mumpuni, saya yakin Pak Safaruddin akan mempertimbangkannya. Tidak mungkin kita terus tenggelam dalam konflik kalah-menang Pilkada," pungkasnya.
Ikuti saluran WhatsApp kami, agar tidak ketinggalan informasi penting terbaru! Klik di sini