Risma Sebut, Rumah Dinasnya Kalah Besar Dengan Penerima Bansos
Lambatnya proses validasi data (verivali) berjenjang dari musyawarah desa dan kelurahan, membuat data penerima Bantuan Sosial (Bansos) ada yang kurang tepat sasaran. Risma mengaku, ada penerima bansos yang rumahnya lebih besar dari rumah dinasnya.
 |
| Menteri Sosial - Tri Rismaharini. Foto: IST |
mengaku banyak mendapatkan laporan terkait kurang tepatnya sasaran bantuan sosial. Akhirnya tidak tersalurkan ke penerima manfaat.
"Kaya tempo hari di Bolaang Mongondow, itu ada kepala desa masukkan namanya sendiri sebagai penerima bantuan. Parahnya lagi, saya juga menjumpai penerima bansos rumahnya lebih besar dari rumah dinas saya," terang Risma dalam konferensi video Rabu 8 Sepetember 2021.
Lanjutnya, proses validasi data berjenjang dari musyawarah desa atau kelurahan hingga kemudian data naik ke kecamatan dan ke tingkat kabupaten atau kota bisa segera berjalan.
Dalam pembaruan data, Risma mengaku pihaknya terus menjaga kecepatan dengan cara pembaruan sebulan sekali. Harapanya, pemerintah daerah menyatukan gerak dan bersinergi dengan kemeterian dalam hal tersebut.
“Di Kemensos, kita melakukan pembaruan data. Saya juga menerbitkan SK pengesahan data kemiskinan setiap bulan. Jadi kalau dari daerah bisa mengimbangi seperti yang dilakukan kemensos, pastinya akan sangat bermanfaat bagi penerima bantuan,” ujarnya.
Mensos menyebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data kemiskinan adalah tugas pemda sebagaimana diatur undang-undang diatas .
"Tugas dan kewenangan dalam verifikasi dan validasi data (verivali) oleh pemda diatur cukup jelas pada peraturan diatas," tegasnya.
Jika merujuk Pasal 8, 9, dan 10 lanjutnya, bahwa tahapan pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.
"Jadi Kemensos itu tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah. Karena data kemiskinan itu kan dinamis. Ada yang pindah, meninggal dunia, ada yang mungkin sudah meningkat ekonominya sehingga tidak layak lagi menerima, daerah lah yang lebih tahu,” tutupnya.
"Kaya tempo hari di Bolaang Mongondow, itu ada kepala desa masukkan namanya sendiri sebagai penerima bantuan. Parahnya lagi, saya juga menjumpai penerima bansos rumahnya lebih besar dari rumah dinas saya," terang Risma dalam konferensi video Rabu 8 Sepetember 2021.
Lanjutnya, proses validasi data berjenjang dari musyawarah desa atau kelurahan hingga kemudian data naik ke kecamatan dan ke tingkat kabupaten atau kota bisa segera berjalan.
Dalam pembaruan data, Risma mengaku pihaknya terus menjaga kecepatan dengan cara pembaruan sebulan sekali. Harapanya, pemerintah daerah menyatukan gerak dan bersinergi dengan kemeterian dalam hal tersebut.
“Di Kemensos, kita melakukan pembaruan data. Saya juga menerbitkan SK pengesahan data kemiskinan setiap bulan. Jadi kalau dari daerah bisa mengimbangi seperti yang dilakukan kemensos, pastinya akan sangat bermanfaat bagi penerima bantuan,” ujarnya.
Mensos menyebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data kemiskinan adalah tugas pemda sebagaimana diatur undang-undang diatas .
"Tugas dan kewenangan dalam verifikasi dan validasi data (verivali) oleh pemda diatur cukup jelas pada peraturan diatas," tegasnya.
Jika merujuk Pasal 8, 9, dan 10 lanjutnya, bahwa tahapan pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.
"Jadi Kemensos itu tugasnya menetapkan data yang proses pemutakhiran datanya dilakukan oleh daerah. Karena data kemiskinan itu kan dinamis. Ada yang pindah, meninggal dunia, ada yang mungkin sudah meningkat ekonominya sehingga tidak layak lagi menerima, daerah lah yang lebih tahu,” tutupnya.
Posting Komentar