Haji Uma Minta Pusat Percepat Anggaran Irigasi Lhok Guci Aceh Barat

Dalam kunjungan tersebut, Haji Uma didampingi Bupati Tarmizi serta sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat, Dr. Kurdi; Kepala Dinas Pertanahan, Drs. Darwis; dan Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominsa), Hidayat Isa. Mereka meninjau langsung lokasi proyek dan mendengarkan penjelasan mengenai capaian serta kendala di lapangan.

Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Dr. Kurdi, menjelaskan bahwa pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci ditujukan untuk mengairi lahan seluas 269 hektare. Hingga saat ini, proses pengadaan tanah telah mencapai 218,40 hektare atau sekitar 81 persen. Kurdi menambahkan, masih ada 42,76 hektare lahan yang dalam proses penyelesaian pembebasan. Proyek ini sendiri menelan anggaran sebesar Rp207,47 miliar.

"Harapan kita tidak ada kendala di lapangan agar progres bisa terus berjalan sesuai target," terang Kurdi. Ia juga menekankan bahwa kunjungan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan keberlanjutan proyek vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Aceh Barat, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Haji Uma mengonfirmasi bahwa kunjungannya ke Aceh Barat, termasuk peninjauan irigasi Lhok Guci, adalah bagian dari perannya dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebelumnya, ia telah menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pertanahan Provinsi Aceh untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai persoalan yang menjadi penghambat proyek.

"Kami ingin memastikan persoalan-persoalan yang menjadi penghambat, baik dari sisi administrasi maupun teknis, agar bisa dilaporkan secara utuh ke pusat," ujar Haji Uma. Ia menuturkan, hasil koordinasi dan peninjauan di lapangan menunjukkan bahwa persoalan harga tanah sudah tidak lagi menjadi kendala. Harga telah disepakati melalui mekanisme Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan telah diturunkan ke tim pelaksana pembebasan tanah yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Haji Uma, masalah utama yang kini menghambat penyelesaian proyek adalah pembiayaan lanjutan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai dan Kementerian PUPR. Ia berjanji akan terus mendorong agar dukungan anggaran ini segera disalurkan demi percepatan penyelesaian proyek yang sangat dinantikan oleh masyarakat petani.

Selain itu, Haji Uma juga menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dengan pihak perusahaan yang memiliki lahan di sekitar lokasi proyek. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya gesekan yang berpotensi menghambat jalannya program strategis ini. Ia berharap semua pihak dapat bersinergi demi kelancaran pembangunan.

"Secara umum, dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah sudah sangat baik. Tinggal mendorong koordinasi lintas sektor agar pembangunan dapat dilanjutkan tanpa hambatan," pungkas Haji Uma.