Powered by Blogger.

Mobile Menu

Terbaru

logoblog

Kartu Prakerja, dan Pertanyaan untuk Mendikbud Nadiem Makarim

03 May 2020


Harus dari mana untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini dimulai? Begitu banyak variabel menyoal pendidikan yang menjadi pondasi bagi anak bangsa untuk melangsungkan hidupnya. Pertanyaan di atas perlu direnungi mendalam sesaat kondisi pendidikan di lapangan masih banyak yang harus diperbaiki.

Dan tentu, pertanyaan itu harus segera dijawab juga dengan tegas oleh pemangku kepentingan pendidikan tak terkecuali di masa pandemi Corona ini. Jawaban yang cukup singkat dan penuh tanggung jawab yang harus keluar adalah komitmen. Dimulai dari komitmen lah awal mula untuk memajukan pendidikan di tanah Nusantara ini.

Di tahun yang kritis seperti sekarang, komitmen elit pemimpin harus ditunjukkan dengan serius. Bukan hanya memanfaatkan pendidikan menjadi komoditi atau alat pencitraan. Apalagi menjual program pendidikan-pelatihan yang sarat kepentingan bisnis semata dan abai terhadap situasi kondisi kesusahan masyarakat. Gaung program pendidikan yang ingin memecah persoalan di era disruption tampaknya hanya pemanis saja dengan simbol diangkatnya anak muda pengusaha bisnis digital menjadi seorang menteri pendidikan.

Faktanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri harus “kecolongan” dengan lahirnya program Kartu Prakerja. Dan kita ketahui, program itu adalah pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang secara subtansi program itu adalah penyediaan konten digital video tentang pendidikan dan pelatihan kerja untuk masyarakat yang terkena dampak wabah Corona. Yang amat disayangkannya, program yang menggunakan anggaran Negara Rp. 5,6 triliun ini justru digarap oleh sektor swasta.

Dari sini dapat dipahami, walau terkesan kompak, namun justru terlihat sekali ego sektoral antar kementerian yang ada di Pemerintah Pusat saat ini. Untuk urusan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia saja, tarik menarik kepentingan justru dipertontonkan oleh elit pemimpin. Dan program Kartu Prakerja tersebut merupakan program yang dikendalikan oleh Komite Cipta Kerja yang diketuai Menko Bidang Perekonomian, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan, dan dengan enam anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pertanyaan mendasar, apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mampu untuk menyediakan program pelatihan berbasis digital yang memang benar-benar dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, buruh, karyawan, khususnya mereka yang terkena dampak wabah Corona? Apakah tidak ada orang-orang terbaik pakar ataupun praktisi di lingkungan Kemendikbud yang mampu memberikan pelatihan kerja dalam berbagai bidang dalam bentuk video? Dan apakah Kemendikbud benar-benar tidak bisa berkolaborasi dengan kementerian lain untuk terdepan dalam membuat program yang lebih progresif? Pertanyaan itu mesti dijawab oleh Mas Menteri yang telah dikenal berpengalaman menahun bergelut di dunia digital.

Sebab, mau bagaimanapun, filosofi dari program Kartu Prakerja itu merupakan aktifitas memberi bekal pengetahuan kepada peserta didik oleh seseorang yang memang menguasai di suatu bidang. Ada ruang pedagogis di sana. Dan tentu, hal itu bukan sekadar pelatihan biasa, tetapi proses pendidikan yang berjalan bagi masyarakat yang semakin hari semakin menjadi sorotan publik.

Siapa pun yang memimpin negeri ini, akan dituntut komitmennya dalam mewujudkan akses pendidikan dan pelatihan yang mudah bagi masyarakat. Karena akses pendidikan merupakan kunci bagi keberhasilan anak-anak di Indonesia agar dapat bermasyarakat dengan baik. Dengan mendapatkan akses pendidikan-pelatihan yang baik, maka terdidiklah anak-anak harapan bangsa dan bisa melangsungkan hidup dengan baik. Namun, faktanya, anak-anak yang dijamin oleh konstitusi untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan itu ternyata terkesan cukup diberi konten video.

Di sini jugalah, peranan keseriusan Pemerintah untuk dapat mengontrol uang rakyat itu agar benar-benar dapat digunakan untuk hal yang prioritas. Seperti di masa pandemi Corona ini, rakyat pun sedang membutuhkan pangan yang cukup agar dapat melangsungkan hidup dengan tenang.


Walaupun begitu, kita berharap visi pendidikan Indonesia disiapkan secara komprehensif dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai kalangan. Hal itu agar terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong.

Komitmen kebijakan Pemerintah pro pendidikan lah yang mampu mewujudkannya visi itu. Selain strategi keuangan yang harus dievaluasi dari Pemerintah, komitmen elit pemimpin harus menjadi perhatian serius. Tampaknya, persoalan pendidikan di Indonesia begitu banyak yang harus diulas dan dievaluasi. Lagi-lagi, apapun masalahnya dalam bidang pendidikan ini, akan mudah diurai jika komitmen seluruh pemangku kepentingan sangat kuat untuk memajukannya.

Di masa wabah Corona ini, komitmen dan integritas memajukan pendidikan ini harus membudaya bagi seluruh rakyat Indonesia.